Anggota Komisi V DPR RI Zigo Rolando. Foto: Arief/vel

PARLEMENTARIA, Solok Selatan - Anggota Komisi V DPR RI Zigo Rolando meminta Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU) untuk fungsikan Jalan Tol Padang-Sicincin saat mudik Lebaran 2025. Pernyataan tersebut disampaikan Zigo saat menghadiri acara buka bersama sekaligus syukuran pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan periode 2025-2030 di Padang Aro, Solok Selatan, Kamis (13/3/2025).

Pada kesempatan tersebut Zigo juga mendorong pengalokasian kembali anggaran preservasi jalan nasional Lubuk Selasih-Surian (Kawasan Air Dingin) sebesar Rp20 miliar melalui surat berharga syariah negara (SBSN).

“Saya instruksikan Kementerian PU agar Tol Padang-Sicincin segera difungsikan untuk mudik Lebaran 2025 guna mengurai kemacetan di jalur Padang-Bukittinggi,” kata Zigo dalam keterangan tertulis yang dikutip Parlementaria, di Jakarta, Minggu (16/3/2025).

Zigo menambahkan bahwa kesiapan tol ini telah dibahas dalam rapat Komisi V DPR RI pada 11 Maret 2025, yang juga meminta percepatan preservasi jalan dan jembatan nasional serta penyiapan posko di titik rawan bencana.

Ia menjelaskan dalam rapat kerja dengan Kementerian PU di Gedung Parlemen DPR RI pada 6 Februari 2025, pagu anggaran Kementerian PU disepakati Rp29,57 triliun pasca-efisiensi Inpres Nomor 1 Tahun 2025. Menteri PU, Dody Hanggodo, merinci bahwa anggaran terdiri dari Rp16,31 triliun non-rupiah murni dan Rp13,26 triliun rupiah murni. Namun, setelah rekonstruksi anggaran pada 13 Februari 2025, pagu meningkat menjadi Rp50,4 triliun, membuka peluang untuk proyek prioritas seperti penanganan longsor Rp16 miliar dan pembangunan jembatan pengganti bailey Rp20,4 miliar.

Di samping itu PT Hutama Karya, pelaksana Tol Padang-Sicincin, melalui Executive Vice President Sekretaris Perusahaan, Adjib Al Hakim, menyatakan bahwa tol tersebut akan dioperasikan dua jalur selama Lebaran 2025.

“Kami siapkan fasilitas pendukung seperti posko kesehatan dan kendaraan operasional,” kata Adjib, (13/3/25).

Zigo menegaskan bahwa efisiensi anggaran Kementerian PU, yang semula Rp110,9 triliun di APBN 2025 dan dipangkas Rp81,3 triliun, tidak boleh disalahpahami. “Fokus pemerintah beralih ke sumber daya manusia, tapi program untuk masyarakat seperti tol ini tetap jalan,” pungkas Politisi Fraksi Partai Golkar ini. (oji)